Hari ini, 4 April 2020, lebih dari 3 bulan setelah kasus pertama covid-19 (penyakit akibat coronavirus baru) dilaporkan di Tiongkok, dan sebulan setelah kasus pertama resmi diumumkan di Indonesia, apa saja yang (sudah) terjadi di Indonesia?
Kasus pertama Indonesia ada di Depok, kontak ditelusur, lalu ditemukan kasus baru lagi. Orang dengan riwayat bepergian ditelusur, ditemukan kasus baru lagi. Kebanyakan di wilayah Jabodetabek. Lalu dengan mobilitas manusia yang tinggi, kasus baru ditemukan di daerah, dengan riwayat bepergian ke Jabodetabek. Lalu polanya sudah mulai acak, sekarang siapa pun bisa terkena, siapa pun bisa positif tanpa kita sadari.
Sejak awal, saya tidak habis pikir dengan sikap pemerintah Indonesia. Sejak diumumkan oleh WHO bahwa covid-19 adalah pandemi global, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan apa pun yang bisa disiapkan. Tetapi, yang beredar di media justru pernyataan pejabat yang terkesan mengentengkan penyakit ini. Lalu, setelah kasus pertama diumumkan, tidak tampak ada gerak cepat untuk menangani dan mengendalikannya. Orang-orang tetap bebas bepergian, wisatawan keluar masuk, rumah sakit tak dipastikan kesiapannya.
Katanya semua dilakukan untuk menghindari kepanikan. Kepanikan siapa yang dihindari? Orang Indonesia itu beragam, mulai dari tingkat pendidikan, sosial ekonomi, budaya, yang kesemuanya membentuk sikap yang beragam pula terhadap suatu isu. Bagi orang-orang dengan pendidikan rendah, dan dengan akses rendah ke media sosial, mungkin benar, mereka tetap santai saja dan percaya bahwa mereka jauh dari covid-19. Tapi bagi masyarakat menengah yang bisa mengakses media sosial, mereka jauh lebih panik melihat sikap pemerintah ketimbang covid-19 itu sendiri. Apalagi dokter, kepanikan mereka adalah melihat kasus nyata di lapangan, yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. Mereka melihat realitas di lapangan, dan tak bisa berbuat banyak, atau terpaksa melakukan terlalu banyak.
Bagi sebagian orang, panik terjadi karena mengetahui sesuatu yang buruk, tapi bagi sebagian yang lain, tak bisa mengantisipasi sesuatu yang buruk karena tidak tahu itu lebih meresahkan. Adanya penimbun dan panic buyers itu sebagian karena mereka tak tahu seburuk apa yang sebenarnya, tetapi mereka memilih untuk mengantisipasi jika yang terburuk terjadi. Tak ada gunanya meyakinkan mereka bahwa keadaan tidak seburuk itu, jika mereka tak mendapat kepastian apa skenario terburuknya.
Saya memang awam sekali soal politik, ekonomi, atau apa pun yang sedang dikendalikan pemerintah saat ini. Namun, sebagai rakyat, sebagai warga negara, yang beruntung memiliki akses ke pendidikan tinggi, saya ingin sedikit membagi sudut pandang.
Dengan beragamnya profil rakyat Indonesia, tentu pendekatan yang dilakukan tak bisa seragam. Sebagaimana dokter saat menghadapi pasien yang berbeda dengan penyakit yang sama pun, tak bisa mengedukasi dengan cara yang sama. Karena penerimaan dan kekhawatiran masing-masing orang berbeda. Membuka satu pintu untuk akses informasi mungkin jadi kurang efektif.
Pertama-tama, apa saja yang perlu diketahui masyarakat?
Terkait penyakitnya sendiri
Apa itu covid-19, bagaimana penyebaran/penularannya, sehingga paham pencegahannya, harus bagaimana jika kontak dengan penderita, harus bagaimana jika muncul gejala, lalu apa yang harus dilakukan jika diduga sakit, untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.
Selama ini, yang sering diumumkan hanya sebatas pencegahan saja, padahal antisipasi jika ada kontak atau ada gejala juga baiknya dirinci. Misalnya pelindung apa yang digunakan, jika harus ke RS melalui jalur apa, sebaiknya menggunakan kendaraan apa. Dan pernyataan itu tidak harus presiden sendiri yang merinci, bisa staf kemenkes yang memang memahami masalah kesehatan dan tahu cara efektif untuk menyampaikan ke masyarakat.
Baiknya, pernyataan ini disampaikan sejak awal, dalam satu sesi edukasi, sehingga pemahaman masyarakat utuh, tidak terpotong-potong. Edukasi juga perlu diulang-ulang, karena manusia bisa lupa, dan keadaan bisa berkembang. Namun, sekali lagi, edukasi ini perlu disampaikan utuh, sehingga pemahaman tetap utuh, dan jika ada perubahan kebijakan, misalnya, masyarakat tidak bingung.
Yang sering terjadi, media mendapatkan sepotong pernyataan dari presiden atau pejabat yang bukan ahli kesehatan, lalu diklarifikasi ke ahlinya, mereka tentu akan mendapatkan informasi yang benar, tetapi informasi itu mungkin tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Lalu ada pendapat ahli lain yang sedikit berbeda (yang dalam forum ilmiah sebenarnya berbeda itu sah asal ada dasarnya), tetapi masyarakat awam bingung, mana yang benar, mana yang harus diikuti. Padahal belum tentu perbedaan itu benar-benar penting untuk diperdebatkan.
Terkait dampak dan kebijakan non-medis
Apa yang bisa terjadi selama wabah ini, bagaimana jual-beli yang aman dilakukan, bagaimana kerja yang aman bisa dilakukan, apa kebijakan pemerintah untuk menekan penularan, bagaimana dengan anak-anak sekolah, pekerja sektor formal, informal, sampai buruh lepas.
Sama halnya dengan informasi kesehatan yang disampaikan ahli kesehatan, maka informasi ini perlu disampaikan oleh ahlinya masing-masing. Misalnya masalah sekolah, terkait belajar-mengajar, penilaian, jam kerja guru, remunerasi guru, bisa disampaikan oleh mendikbud atau salah satu staf kemendikbud, untuk menyampaikan informasi secara berkala sesuai situasi. Cukup pada hal terkait wewenangnya saja, tak perlu meluas ke mana-mana, karena informasi kesehatan sudah disampaikan yang berwenang.
Lalu kementan bisa berbicara soal pengadaan pangan, kemendag bisa berbicara masalah distribusi bahan pokok, kemenpan bicara mengenai kebijakan perusahaan dan pembiayaan pekerja, kemenparekraf bicara mengenai pembatasan wisatawan dan bagaimana pengusaha pariwisata perlu bersikap, masing-masing kementerian bisa berbicara hal dalam kewenangannya sendiri.
Jika dituliskan dalam satu artikel seperti ini, kesannya pasti heboh sekali, tetapi jika diterapkan di lapangan, kita bisa memilih memberikan informasi yang sesuai, untuk pemirsa yang sesuai, oleh informan yang sesuai, di waktu yang sesuai. Dan yang terpenting, adanya perwakilan dari pihak berwenang memastikan informasi yang tidak bertolak belakang dan membingungkan masyarakat. Dengan informasi yang jelas, masyarakat akan melihat bahwa pemerintah sigap dan siap menghadapi apa pun yang terjadi, bahkan hingga yang terburuk, sehingga diharapkan bisa menghindari kepanikan.
Lalu bagaimana dan melalui apa informasi itu disampaikan? Mari kita mulai dari sumber informasi yang biasa diakses masyarakat kita:
- Televisi dan media cetak, media ini mulai ditinggalkan generasi milenial ke bawah dan orang-orang yang bisa mengakses internet, jadi sasaran untuk media ini adalah generasi usia 40 tahun ke atas, atau yang tidak memiliki akses internet.
- Media online, didapatkan oleh orang yang memiliki akses internet, dari semua kalangan. Masalahnya, kredibilitas media online hari ini perlu dipertanyakan karena tuntutan untuk menulis sekian banyak artikel per hari. Sebagian orang sudah menyadari perlunya bersikap skeptis dan kritis terhadap media online tertentu, tetapi sayangnya lebih banyak lagi yang menelan berita ini mentah-mentah.
- Youtube, biasanya ada materi yang ditayangkan televisi akan muncul juga di youtube, ada juga materi dari media online. Pemirsanya adalah orang dengan akses internet dan kuota yang lumayan besar, sehingga bisa diasumsikan ekonominya relatif baik (menengah ke atas).
- Grup whatsapp/broadcast, sumber biasanya tidak jelas, bisa diubah sesuka hati, sehingga kredibilitasnya sangat diragukan. Tetapi bagi generasi tua, media ini cukup banyak dipercaya dan diyakini sebagai sumber yang benar. Apalagi jika di dalam grup tersebut berisi orang dengan pemikiran seragam.
- Mulut ke mulut, merupakan media tertua di dunia yang masih menjadi budaya kita. Diakses oleh semua kalangan, tetapi efektivitas dan kredibilitas penyebaran informasi sangat tergantung tingkat pendidikan, sosial ekonomi, budaya, maupun kepentingan.
- Media sosial, merupakan gabungan dari semua media di atas, dengan kecepatan dan jangkauan yang lebih luas daripada mulut ke mulut. Bisa diakses siapa saja dengan koneksi internet, yang paling lambat dan minim kuota sekali pun. Kredibilitasnya sama dengan dari mulut ke mulut, tetapi dampaknya jauh lebih besar.
Tentunya masih banyak media lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Poinnya adalah, masing-masing punya pemirsanya sendiri. Kita bisa mulai dari situ untuk mengedukasi masyarakat yang berbeda-beda. Informasi dari atas bisa diteruskan secara berjenjang ke bawah, oleh orang yang memiliki kredibilitas di bidang tersebut, sehingga informasi yang disampaikan tidak terdistorsi saat sampai ke bawah.
Satu lagi yang memprihatinkan, di era digital seperti sekarang, tak perlu lagi pejabat mengumpulkan wartawan untuk memberi keterangan pers. Selain tidak efektif (lihat saja berita yang naik ke media sekarang), di saat sekarang wartawan menjadi rentan sekali tertular covid-19. Keterangan pers bisa disampaikan secara daring, sebagaimana rapat kabinet bisa dilakukan secara daring juga. Tidak ada alasan bahwa komunikasi tidak bisa dilakukan dengan alasan karantina atau isolasi. Saatnya membuktikan bahwa pemerintah benar-benar bisa mengendalikan ini, jangan hanya memberi harapan palsu ke masyarakat.
Terakhir, tulisan ini tidak bermaksud mengecilkan segala upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak. Karena kritik tidak harus menghilangkan apresiasi atas suatu hal, melainkan sebagai upaya perbaikan, dan menunjukkan bahwa masih ada yang peduli. Saya tidak paham segala hal, sama halnya dengan presiden juga tidak menguasai segala bidang. Bedanya, saya hanya bisa memberi masukan dari satu sudut pandang, diterima tidaknya, tak banyak pengaruhnya. Namun, sudut pandang presiden bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, presiden perlu juga mendapatkan masukan dari orang dengan berbagai sudut pandang, lalu menugaskan orang yang tepat, untuk membantu mengambil keputusan yang tepat.